Psiokologi Hukum

Disamping ada ilmu yang bernama psikologi dikenal juga ada ilmu psikiatri. Kedua ilmu tersebut berangkat dari disiplin yang berbeda. Namun semuanya terkait dengan persoalan mental atau kejiwaan.
       Psikiatri berbeda dengan psikologi karena beranjak dari disiplin kedokteran. Para psikiater bekerja dengan pendekatan psikologi di samping memberikan medikasi obat obatan, pembedahan, dan prosedur lain. Sebagian psikiater ada yang memperdalam keilmuannya di bidang psikoanalisis, yaitu pengetahuan khusus tentang kepribadian dan gangguan kejiawaan.
        Psikologi dan psikiatri memberi andil yang besar bagi penalaran hukum. Jika psikologi dan psikiatri menelaah kesadaran dan sikap tindak manusia, maka ilmu hukum menyoroti aturan tentang kesadaran dan sikap tindak yang serasi dengan patikan yang telah ditetapkan oleh masyarakat dan negara. Hanya orang yang keadaan mental nya sehat yang dapat melakukan kegiatan penalaran hukum, sekaligus yang dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum

A.   Relevansi Studi Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum     Seperti sudah dijelaskan pada bagian latar belakang, logika dan penalaran hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari studi hukum. Marry Massaron Ross dalam ‘A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal’, mengutip Wedell Holmes, menyatakan bahwa training bagi para lawyer tidak lain dari training logika. Ross menambahkan bahwa logika yang perlu diberikan kepada para lawyer, mahasiswa, bahkan juga hakim dan calon hakim (termasuk mahasiswa hukum) adalah analogi, “diskriminasi” (disanalogi), dan deduksi. Karena bahasa putusan pengadilan pada dasarnya adalah bahasa logika. Pandangan tradisional bahwa hukum berisikan premis-premis yang komplet, formal, dan sistem yang teratur secara konseptual, memuaskan, normatif, objektif dan konsisten, perlu dipikirkan ulang. Anggapan bahwa sebagai sistem hukum dipercaya mampu memberikan solusi dan jawaban yang tepat dan benar bagi semua probem hukum terutama...
Read more

Teori dan Prinsip HAM

A .      Teori-Teori HAM Menurut Todung Mulya Lubis  ada empat teori HAM yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan yang didalamnya ada unnsur-unsur yang mengenai HAM, yaitu:  1.        Teori Hak-Hak Alami ( Natural Rights Theory ) HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia ( human right are rights that belong to all human beings at all times and all places by virtue of being born as human beings ).           Gagasan mengenai hak asasi manusia ditandai dengan munculnya konsep hak kodrati ( natural rights theory ) dimana teori ini dapat dilihat kembali jauh pada zaman kuno yaitu filsafat Stoika hingga ke zaman modern dengan tulisan-tulisan hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan selanjutnya pada zaman pasca Reinaisans, John Locke mengajukan ...
Read more

Pengemban Hukum Praktis

Sebelumnya telah disinggung pengembang hukum teoritis yang masing-maisng dengan perannya telah berfungsi sebagai sarana intelektual untuk menuntut kegiatan pengembanan hukum praktis. Sebaliknya, pengembanan hukum praktis menyediakan bahan-bahan empiris untuk diolah dalam pengembanan hukum teoritis Pengembanan hukum praktis di Indonesia dijalankan terutama oleh empat prganisasi, yaitu institusi dibidang: 1) perundang-undangan; 2) peradilan; 3) bantuan hukum dan 4) pemerintahan umum. Deksripsi masing-masing institusi tersebut diutarakan sebagai berikut. Pembentuk Undang-undang Organisasi dibidang perundang-undangan terkait dengan kegiatan pembuatan aturan atau pembentuk hukum. Terminologi “hukum” mempunyai arti yang luas. Dalam konteks memberikan sudut pandang pada tulisan ini, pembentukan hukum disini dimaknai secara sempit sebagai pembentukan suatu produk hukum yang  berformat undang-undang. Dengan perkataan lain, hukum disini diartikan sebagai undang-undang dalam arti formal,...
Read more