model model penalaran hukum


MODEL-MODEL PENALARAN HUKUM :

   Dari penjelasan aspek-aspek ontologis, epitimologis, dan aksiologis di dalam draf "Resensi" sebelumnya, penalaran hukum sangat kuat berpegang pada logika deontik. Itublah sebabnya, tidak mengherankan jika logika deontik ini terus menyita perhatian serius kaum teoretisi hukum, di samping juga terhadap ahli-ahli semantik formal dan ilmuwan komputer. Didalam penelitian logika deontik terdapat pernyataan John F.Horty yakni "ought to be" dan "ought to do". Perdebatan antara "ought to be" dengan "ought to do" kurang lebih sama dengan persoalan "what the law ought to be" dan "what the law is" dalam penalaran hukum. Lalu ada model penalaran hukum dari Wasserstrom  yang bependapat bahwa penalaran hukum hanya mungkin eksis sepanjang berlaku prinsip-prinsip negara hukum (rechtsstaat atau  the rule of law). Di sudut lain terdapat sekelompok eksponen yang kemudian makin teraksentuasi dengan kemunculan gerakan Posmodernisme dalam hukum yang justru tidak lagi percaya dengan jargon the rule of law tersebut.

   Oleh karena itu, batasan model penalaran hukum harus lebih fleksibel dengan menampung model-model lain di luar pola penalaran kaum partisipan (pengemban hukum teoretis). Model-model penalaran hukum para pengemban hukum praktis harus pula diberi tempat, karena mereka mampu menawarkan komplemen pola-pola penalaran yang selama ini dianggap standar oleh penstudi nasional. Ada enam model varian aliran model penalaran filsafat hukum yang dikenal secara klasikal. Keenam model ini adalah: (1) Aliran Hukum Kodrat; (2) Positivisme Hukum; (3) Utilitarianisme; (4) Mazhab Sejarah; (5) [American] Sociological Jurisprudence; dan (6) Realisme Hukum. Latar belakang kemunculan masing-masing model penalaran  sengaja tidak disinggung secara mendalam, kecuali sekedar mengantarkan pada pemahaman aspek ontologis, epistimologis, dan aksiologis dari setiap model penalaran tersebut.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Teori dan Prinsip HAM

A .      Teori-Teori HAM Menurut Todung Mulya Lubis  ada empat teori HAM yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan yang didalamnya ada unnsur-unsur yang mengenai HAM, yaitu:  1.        Teori Hak-Hak Alami ( Natural Rights Theory ) HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia ( human right are rights that belong to all human beings at all times and all places by virtue of being born as human beings ).           Gagasan mengenai hak asasi manusia ditandai dengan munculnya konsep hak kodrati ( natural rights theory ) dimana teori ini dapat dilihat kembali jauh pada zaman kuno yaitu filsafat Stoika hingga ke zaman modern dengan tulisan-tulisan hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan selanjutnya pada zaman pasca Reinaisans, John Locke mengajukan ...
Read more

Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum

A.   Relevansi Studi Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum     Seperti sudah dijelaskan pada bagian latar belakang, logika dan penalaran hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari studi hukum. Marry Massaron Ross dalam ‘A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal’, mengutip Wedell Holmes, menyatakan bahwa training bagi para lawyer tidak lain dari training logika. Ross menambahkan bahwa logika yang perlu diberikan kepada para lawyer, mahasiswa, bahkan juga hakim dan calon hakim (termasuk mahasiswa hukum) adalah analogi, “diskriminasi” (disanalogi), dan deduksi. Karena bahasa putusan pengadilan pada dasarnya adalah bahasa logika. Pandangan tradisional bahwa hukum berisikan premis-premis yang komplet, formal, dan sistem yang teratur secara konseptual, memuaskan, normatif, objektif dan konsisten, perlu dipikirkan ulang. Anggapan bahwa sebagai sistem hukum dipercaya mampu memberikan solusi dan jawaban yang tepat dan benar bagi semua probem hukum terutama...
Read more

Pengemban Hukum Praktis

Sebelumnya telah disinggung pengembang hukum teoritis yang masing-maisng dengan perannya telah berfungsi sebagai sarana intelektual untuk menuntut kegiatan pengembanan hukum praktis. Sebaliknya, pengembanan hukum praktis menyediakan bahan-bahan empiris untuk diolah dalam pengembanan hukum teoritis Pengembanan hukum praktis di Indonesia dijalankan terutama oleh empat prganisasi, yaitu institusi dibidang: 1) perundang-undangan; 2) peradilan; 3) bantuan hukum dan 4) pemerintahan umum. Deksripsi masing-masing institusi tersebut diutarakan sebagai berikut. Pembentuk Undang-undang Organisasi dibidang perundang-undangan terkait dengan kegiatan pembuatan aturan atau pembentuk hukum. Terminologi “hukum” mempunyai arti yang luas. Dalam konteks memberikan sudut pandang pada tulisan ini, pembentukan hukum disini dimaknai secara sempit sebagai pembentukan suatu produk hukum yang  berformat undang-undang. Dengan perkataan lain, hukum disini diartikan sebagai undang-undang dalam arti formal,...
Read more