Sejarah Singkat Hukum Pidana di Indonesia

Ø Zaman VOC.
Di daerah Cirebon berlaku papakeum cirebon yang mendapat pengaruh VOC. Pada tahun 1848 dibentuk lagi Intermaire strafbepalingen. Barulah pada tahun 1866 berlakulah dua KUHP di Indonesia:
Het Wetboek van Strafrecht voor Europeanen (stbl.1866 Nomor 55) yang berlaku bagi golongan eropa mulai 1 januari 1867. kemudian dengan Ordonasi tanggal 6 mei 1872 berlaku KUHP untuk golongan Bumiputra dan timur asing.
Het Wetboek van Strafrecht voor Inlands en daarmede gelijkgestelde ( Stbl.1872 Nomor 85), mulai berlaku 1 januari 1873.

Ø Zaman Hindia Belanda.
Setelah berlakunya KUHP baru di negeri Belanda pada tahun 1886 dipikirkanlah oleh pemerintahan belanda yaitu 1866 dan 1872 yang banyak persamaanya dengan Code Penal Perancis, perlu diganti dan disesuaiakan dengan KUHP baru belanda tersebut. Berdasarkan asas konkordansi (concrodantie) menurut pasal 75 Regerings Reglement, dan 131 Indische Staatsgeling. Maka KUHP di negeri belanda harus diberlakukan pula di daerah jajahan seperti Hindia Belanda harus dengan penyusaian pada situasi dan kondisi setempat. Semula di rencanakan tetap adanya dua KUHP, masing-masing untuk golongan Bumiputera yang baru. Dengan Koninklijik Besluit tanggal 12 April 1898 dibentuklah Rancangan KUHP golongan Eropa. Dengan K.B tanggal 15 Oktober 1995 dan diundangkan pada september 1915 Nomor 732 lahihrlah Wesboek van strafrecht voor Nederlandch Indie yang baru untuk seluruh golongann penduduk. Dengan Invoringsverordening berlakulah pada tanggal 1 Januari 1918 WvSI tersebut.

Ø Zaman Pendudukan Jepang.
Dibandingkan dengan hukum pidana materiil, maka hukum acara pidana lebih banyak berubah, karena terjadi unifikasi acara dan susunan pengadilan. Ini diatur di dalam Osamu Serei Nomor 3 tahun 1942 tanggal 20 sepetember 1942.

Ø Zaman Kermedekaan.
Ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang (mulai tahun 1946) pada tanggal 8 Maret 1942 dengan perbagai perubahan dan penambahan yang disesuakan dengan keadaan Negara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie diubah menjadi Wetboek van Stafrecht yang dapat disebut kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum

A.   Relevansi Studi Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum     Seperti sudah dijelaskan pada bagian latar belakang, logika dan penalaran hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari studi hukum. Marry Massaron Ross dalam ‘A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal’, mengutip Wedell Holmes, menyatakan bahwa training bagi para lawyer tidak lain dari training logika. Ross menambahkan bahwa logika yang perlu diberikan kepada para lawyer, mahasiswa, bahkan juga hakim dan calon hakim (termasuk mahasiswa hukum) adalah analogi, “diskriminasi” (disanalogi), dan deduksi. Karena bahasa putusan pengadilan pada dasarnya adalah bahasa logika. Pandangan tradisional bahwa hukum berisikan premis-premis yang komplet, formal, dan sistem yang teratur secara konseptual, memuaskan, normatif, objektif dan konsisten, perlu dipikirkan ulang. Anggapan bahwa sebagai sistem hukum dipercaya mampu memberikan solusi dan jawaban yang tepat dan benar bagi semua probem hukum terutama...
Read more

Teori dan Prinsip HAM

A .      Teori-Teori HAM Menurut Todung Mulya Lubis  ada empat teori HAM yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan yang didalamnya ada unnsur-unsur yang mengenai HAM, yaitu:  1.        Teori Hak-Hak Alami ( Natural Rights Theory ) HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia ( human right are rights that belong to all human beings at all times and all places by virtue of being born as human beings ).           Gagasan mengenai hak asasi manusia ditandai dengan munculnya konsep hak kodrati ( natural rights theory ) dimana teori ini dapat dilihat kembali jauh pada zaman kuno yaitu filsafat Stoika hingga ke zaman modern dengan tulisan-tulisan hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan selanjutnya pada zaman pasca Reinaisans, John Locke mengajukan ...
Read more

Pengemban Hukum Praktis

Sebelumnya telah disinggung pengembang hukum teoritis yang masing-maisng dengan perannya telah berfungsi sebagai sarana intelektual untuk menuntut kegiatan pengembanan hukum praktis. Sebaliknya, pengembanan hukum praktis menyediakan bahan-bahan empiris untuk diolah dalam pengembanan hukum teoritis Pengembanan hukum praktis di Indonesia dijalankan terutama oleh empat prganisasi, yaitu institusi dibidang: 1) perundang-undangan; 2) peradilan; 3) bantuan hukum dan 4) pemerintahan umum. Deksripsi masing-masing institusi tersebut diutarakan sebagai berikut. Pembentuk Undang-undang Organisasi dibidang perundang-undangan terkait dengan kegiatan pembuatan aturan atau pembentuk hukum. Terminologi “hukum” mempunyai arti yang luas. Dalam konteks memberikan sudut pandang pada tulisan ini, pembentukan hukum disini dimaknai secara sempit sebagai pembentukan suatu produk hukum yang  berformat undang-undang. Dengan perkataan lain, hukum disini diartikan sebagai undang-undang dalam arti formal,...
Read more